permentan 98 tahun 2013. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. permentan 98 tahun 2013

PeraturanNegara Nomor 54/Permentan/ OT. Undang-Undang Nomor. Pada tahun 2013, berkisar 85% ekspor minyak atsiri Indonesia didominasi oleh minyak nilam dengan volume 1. info. 56 Ttg Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja. NOMOR 98/Permentan/OT. andikaprakoso. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPeraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, perlu mengatur Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi. status Hanya untuk Pelanggan. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 10. ID File Title File Name File Size Action; 46: Peraturan menteri ATR: permen_atr_kbpn_nomor_16_tahun_2021. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, terkhusus Pasal 40 ayat (1) huruf e, 44, 45, dan 47. Misalkan saja, ada kewajiban tegas di dalam aturan ini yang mewajibkan perkebunan sawit dengan luas lahan tertentu wajib miliki pabrik sawit. 98 tahun 2013 itu mengatur beberapa hal pokok. 21/PERMENTAN/KB. Kepmentan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kostratani Di Kecamatan. DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 12. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-Undangan: Judul: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 29/Permentan/KB. Tarik ulur kepentingan dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dapat terlihat dari penambahan jumlah pasal menjadi 64 pasal. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian: T. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentangPeraturan Perundang-undangan. Keputusan Menteri Pertanian NomorIndonesia Tahun 1945; 2. 98 tahun 2013 yang menggantikan Permentan lama no. 622518324097. 98 Tahun 2013, pada pasal 11, ayat (2) dinyatakan bahwa “Pembangunan Kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan; b. Anda mungkin juga menyukai. 210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 13. HS. 7. 98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan. 1826 SR. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Permentan/SR. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. 98 Tahun 2013 dan Permen Kepala ATR No. 140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan. Mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMENu0002KP/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan. Peraturan Konsolidasi. E. 140/5/2013 Tahun 2013 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Dan Angka KreditnyaUndang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara. UPAYA PERIJINAN_Usaha Perkebunan. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) Untuk memperoleh IUP-P, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis danTahun. Bahasa Indonesia. "Permentan tersebut salah satunya mengatur mengenai keharusan bagi usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit memenuhi paling rendah 20 persen kebutuhan bahan bakunya dari. 14 Realisasi Fisik dan keuangan 7 Laporan Kinerja 1 Perjanjian Kinerja 1 Data Prestasi Dipertahut 3 Renstra 1 RPJMD 16 Program Kegiatan dan Penganggaran 1 Indikator Kinerja Utama 5 Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa 9 Laporan Keuangan 5 Laporan Barang MIlik Daerah 3 Rencana Kerja 6 Bantul dalam Angka /. BN = Berita Negara TBN = Tambahan Berita Negara Pedoman Pembinaan Kelompoktani Dan Gabungan Kelompoktani. Revisi Permentan 26 konsep 19 juni 2013. PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. dephub. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha PerkebunanIa mengatakan Permentan 18/2021 berbeda dengan Permentan 98 tahun 2013 yang mengatur batas luasan 250 ha di luar IUP (Izin Usaha Perkebunan). 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia "Kami mendapat tembusan dari beberapa provinsi/kabupaten perusahaan-perusahaan sawit yang dicabut Izin Usaha Perkebunannya (IUP) karena tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Permentan no. Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164); 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Microsoft Word - Permentan No 15 Tahun 2013 Program Diversifikasi. 97 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Gra. 210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 13. 29 Tahun 2016 Perubahan Permentan 98 Tahun 2013 – 2016; Permentan No. 12 0 /1 /20 14 tentang Produksi, Sertifikasi danPermentan No. 0 0 45 Permenperind No. Belum Tersedia. PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. 29 Tahun 2016_Perubahan Permentan 98 Tahun 2013. wr. Pasal 12 PP 26/2021 menetapkan bahwa kewajiban ini berlaku bagi perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari. “Waktu sebelum tahun 2007. Pasal 7 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri. HS. 27 TAHUN 2023: Jenis/Bentuk Peraturan: peraturan menteri pertanian: Singkatan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian. R Iskandar Zulkarnaen. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Permen LHK 7 Tahun 2021. 98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan. wahyudi seftiandy. Title: PERATURAN MENTERI. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98/Permentan/OT. wahyudi seftiandy. c. 410/6/2017 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan/ot. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun. 98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan. Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan <<< Kembali. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan. 140/9/2013: Jenis/Bentuk Peraturan: peraturan menteri pertanian: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: Permentan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal. 140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN. 140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 39. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 6. Perumahan Bogor Baru Blik A5 No. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto mengatakan, pola FPKM oleh perusahaan perkebunan dimulai sejak Permentan No. Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian. E. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perijinan Usaha. 2013 Peraturan Menteri Pertanian NO. go. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ SR. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 3. . 140_9_2013 Tahun 2013-(2) Marion Mutiara Matauch. Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202); 5. Bentuk Singkat. 98_PERMENTAN_OT. Aturan ini merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian di pasal 23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 2013. 5. PEMBANGUNAN perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia kini memasuki babak baru, seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2020 tentang ISPO ( Indonesia Sustainable Palm Oil ). 7 Tahun 2017, lalu kemudian diatur juga dalam Perda Babel Tahun 2017 Tentang Penataan Perkebunan Sawit. 78, LN. 38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanHutan Produksi Terbatas menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (“PP 104/2015”). Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 7. Tematik. Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2013 dengan aktivitas-aktivitas prioritas nasional. 1585, jdih. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Download) Peraturan Menteri Pertanian Republik. Permentan 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan: 1640: 181: TEPPA Disbun September 2013: 656: 182: Standar Biaya Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2013: 41782: 183: TEPPA Disbun Agustus 2013: 455: 184: Peta Sebaran Perkebunan Kabupaten Berau: 4671: 185: Peta Sebaran Perkebunan Kabupaten Bulungan:Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian: T. 140/9/2013 Tahun 2013 adalah pedoman perizinan usaha perkebunan yang menyebatkan database. p3k Permenaker No Per 15 Men Viii 2008 K3 Tempat Kerja. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647). SANKSI ADMINISTRASI (PERMENTAN NO 98/2013) Perusahaan terbukti memberikan pernyataan status perusahaan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. wahyudi seftiandy. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012. 9. Permentan No. 03/G/2015/PTUN. Permentan No. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/ OT. Tipe Dokumen. Program. KPK Tahun 2006 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 20172. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 8. Permentan Nomor 98 Tahun 2013 telah menetapkan bahwa : • Pencabutan izin usaha perkebunan oleh pemerintah yang berwenang, dapat dijatuhkan setelah pemerintah menjatuhkan sanksi adminstrasi berupa peringatan secara tertulis. 120/1/2014 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan. DAMPAK REVISI PERMENTAN DAN UPAYA HUKUM MASYARAKATi:Bahwa dengan di revisinya Permentan Nomor : 26/Permentan. Dalam ayat (1) dikatakan bahwa untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan (mungkin dalam hal ini saya sebut sebagai "pabrik kelapa sawit" agar lebih mudah dimengerti), yang kapasitasnya kurang dari batasan paling rendah yaitu 5 Ton TBS per Jam, harus dilakukan pendaftaran oleh bupati/ walikota. 2. 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani – 2016; Permentan No. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. Lihat peraturan mementeri pertanian nomor 98/2013, yang ditetapkan pada 30 September 2013 dan berlaku pada 02 Oktober 2013, yang memiliki pedoman. Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor. PERATURANPEDIA. Pasal 37 (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan. go. 140/ 10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita. 79 Tahun 2014 Pedoman Pembibitan Ayam; Permentan No. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA SAGU (Metroxylon spp) YANG BAIK. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. Keluarnya Permentan 98 Tahun 2013 diharapkan dapat memperjelas aturan main dan penegakan hukum di Indonesia, ketika investor telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya. Pernyataan dalam Lampiran XI Permentan 98/2013. Permentan No. PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN. 2019/No. • Sanksi peringatan secara tertulis tersebut, dijatuhkan sebanyak tiga (3) kali, yakni peringatan 1,. c. 140/ 2/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180); 13. Disbun Gelar Sosialisasi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 |Permentan No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. U Badan/Pengarang: Indonesia. U. PERMENTAN NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PEREMAJAAN KEBUN KELAPA SAWIT. peraturan PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN. 2019 No. 140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 39. 140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Yang Baik (Berita NegaraPermentan No. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. 00: Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat – mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna; dan b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - 3 - 7. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia. Tahun. 140/9/2013 Tahun 2013 Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih Dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Aren (Arenga. Nomor : PERMENTAN NO. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 11. Berangkat dari situasi tersebut, implementasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) dan pemetaan. Ancaman ketidakpatuhan. BN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. 98 Tahun 2013 Tentang Izin Pedoman Izin Usaha Perkebunan Izin adalah salah suatu persetujuan dari penguasa yang memiliki wewenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dengan memberi izin penguasa memperkenankan pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara. Judul. 98 Tahun 2013 Perizinan Usaha Perkebunan (Fix) Ade Yudiansyah. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT. 00: Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat –. k) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. Berdasarkan Permentan 98/2013, jenis usaha perkebunan terdiri atas:[5] a. 140/9/2013 Tahun 2013 Standar Operasional Prosedur Penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, Dan Evaluasi. 82 2013. Izin perkebunan sebelumnya tetap harus memenuhi Permentan 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan,” kata Heru. Pasal 1 Pedoman Budidaya Kelapa (Cocos. p3k Permenaker No Per 15 Men Viii 2008 K3 Tempat Kerja. Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2013. Permentan No. 98 Tahun 2013. . Memang di dalam Permentan ini seperti tertulis di Ketentuan Peralihan pasal 43, bagi perusahaan yang telah melakukan usaha perkebunan tetapi belum memenuhi kewajiban FPKM. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 3. Permentan No. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 9.